JAKARTA, Goodnews.co.id – Dalam 100 hari pertama kerja, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil menunjukkan gebrakan memuaskan publik.
Diantaranya Penghapusan Piutang Macet UMKM, langkah ini membantu pelaku usaha kecil untuk kembali bangkit. Program Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan pada Januari 2025, program ini menjangkau 83 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil.
Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan komitmen pada pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin evaluasi capaian pembangunan prioritas hingga 2025.
Survei Kompas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan pendahulunya dalam periode yang sama, di mana responden memuji gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang berorientasi dan keberpihakan yang jelas dan tegas untuk rakyat.
Beberapa pihak mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi Menteri/Wakil Menteri yang belum memberikan kontribusi nyata, membuat kegaduhan di publik, terbongkarnya trade record/jejak rekam masa lalu yang korup, tidak professional dibidangnya, melanggar etika, dan karakter yang tidak pantas.
Konsistensi Kebijakan Pemerintah harus memastikan setiap kebijakan memiliki implementasi yang konsisten dan berkelanjutan.
Hal ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Target Nilai Tukar Rp5.000 per Dolar AS, target ambisius pemerintah ini untuk menekan nilai tukar menjadi Rp5.000 per dolar AS membutuhkan perbaikan signifikan dalam fundamental ekonomi, termasuk hilirisasi produk dan peningkatan ekspor.
Publik belum menyaksikan secara terbuka luaran hasil rapat-rapat koordinasi antar kementerian untuk menjamin efektivitas pemerintahan melalui sinergi yang lebih baik antar kementerian, terutama dalam menjalankan program prioritas nasional Astacipta lebih agresip dan responsip.
Untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah perlu fokus pada keberlanjutan pembangunan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Langkah-langkah konkret seperti memperkuat regulasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyederhanakan struktur kabinet.
Keterlibatan koperasi-koperasi sinergi dengan UMKM bentukan masyarakat di lingkungan semua pertambangan di Indonesia sebagai pemasok makan dan minum dan bagian elemen kebutuhan dalam proses pengerjaan tambang (koperasi sebagai alat pemerataan ekonomi) akan menjadi kunci keberhasilan.
Pemerintah telah menetapkan target swasembada pangan pada tahun 2027. Namun, sudah 100 hari kerja Menteri dan Badan terkait detail belum di ekspos kepada publik peta jalan (roadmap) untuk mencapai kedaulatan pangan secara komprehensif.
Lalu, soal upaya sistematis massif dan terstruktur melibatkan petani millenial dengan teknologi pertanian modern dengan pendekatan teknologi, inovasi, dan pola pikir kewirausahaan (Agropreneur, Petani Digital, Smart Farmer, dan Petani 4.0).
Sejumlah inisiatif kita support di bidang pendidikan tinggi telah diluncurkan yang sejalan dengan Asta Cita, khususnya misi ke-4, yakni memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
Selain itu, reformasi kurikulum Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di tingkat global serta peningkatan kesejahteraan Dosen dan Peneliti harusnya jadi fokus Kemendiktisaintek RI dan Menkeu RI.
Publik berharap agar Presiden Prabowo segera melakukan lobby-lobby tingkat tinggi dan memenangkan proses banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait kebijakan hilirisasi nikel dan mendesak segera menunjuk Hakim baru di Badan Banding WTO.
Kemenangan Indonesia sangat kita tunggu karna multiplayer effeck bagi pertumbuhan ekonomi, value added, perluasan lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan sangat signifikan.
Pada 10 Januari 2025, panel WTO memutuskan bahwa Uni Eropa telah mendiskriminasi produk kelapa sawit asal Indonesia.
Panel WTO menyatakan bahwa Uni Eropa memberikan perlakuan kurang menguntungkan terhadap biofuel berbasis kelapa sawit dibandingkan dengan produk serupa dari Uni Eropa, seperti rapeseed dan bunga matahari.
Putusan ini harus dimanfaatkan segera untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi hambatan dagang terhadap produk kelapa sawit di pasar Eropa yang potensial selama ini dengan buka peluang baru sebagai anggota BRICS.
Meski sejumlah tantangan masih besar di depan, baik dari internal bangsa sendiri maupun dari pihak asing, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan langkah nyata dalam program sosial, pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, kepastian hukum disemua aspek, dan pembangunan koneksitas ragam infrastruktur.
Dilansir media Surya, tingkat kepuasan publik yang tinggi menjadi modal berharga untuk melanjutkan agenda pembangunan yang strategis sesuai dengan ‘Asta Cita’ yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan visi ‘Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045’ semakin hari semakin meyakinkan publik dan optimistis tercapai. (E)
